dc.contributor.author | Lobubun, Muslim | |
dc.contributor.author | Raharusun, Yohanis Anton | |
dc.contributor.author | Anwar, Iryana | |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T08:46:10Z | |
dc.date.available | 2023-09-20T08:46:10Z | |
dc.date.issued | 2022-05-25 | |
dc.identifier.issn | 2656-3193 | |
dc.identifier.issn | 2656-6737 | |
dc.identifier.uri | http://repository.stihbiak.ac.id/handle/123456789/106 | |
dc.description | Perubahan berbagai perundang-undangan pemerintahan daerah tidak diikuti oleh perubahan berbagai
perundang-undangan sektoral yang menyebabkan terjadi inkonsisten ketentuan undang-undang
sektoral dan daerah. Permasalahan inkonsistensi aturan undang-undang dalam pelaksanaan
kepemerintahan di daerah sebagai konsekuensi dari perubahan bentuk, model, dan pola format
kebijakan hukum era reformasi. Penelitian ini mengkaji berbagai bentuk Inkonsistensi Undang-Undang
Penyelenggaraan Pemerintahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana sumber
data sekunder digunakan dalam menganalisis fokus penelitian yang diperoleh melalui kajian
kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah melakukan berbagai langkah kebijakan
untuk menata perundang-undangan pemerintahan daerah, yang tidak diikuti berubahnya ketentuan
undang-undang sectoral menyebabkan terjadi tumpang tindih kewenangan pemerintah daerah dan
pusat dalam pelaksanaan administrasi kepemerintahan di daerah diantaranya : 1) inkonsistensi
kewenangan perundang-undangan sektoral dan Pemerintahan 2) inkonsistensi perundang-undangan
dan implementasinya 3) inkonsistensi pendanaan / pembiayiaan 4) inkonsistensi penegakan hukum,
dan 5) inkonsistensi pengawasan dan pembinaan. Oleh karena itu, diperlukan penataan kembali
(identifikasi), evaluasi dan harmonisasi perundang-undangan sektoral agar sejalan dengan undang undang pemerintahan daerah. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar sektor dalam
penyelenggaraan pemerintahan antara Pusat dan Daerah. | en_US |
dc.description.abstract | Changes in various regional government laws were not followed by changes in various sectoral laws
which resulted in inconsistent provisions of sectoral and regional laws. The problem of inconsistency of
statutory regulations in the implementation of local government that is a consequence of changes in the
form, model, and pattern of legal policy formats in the reform era. This study seeks to examine various
law inconsistencies in the governmental administration. This type of research is a normative juridical
research where secondary data are used in analyzing the research focus obtained through literature
review. The results of the study indicate that the overlapping authorities of local and central
administration include 1) inconsistency of sectoral and government statutory authorities 2)
inconsistency of legislation and its implementation 3) inconsistency of funding / financing 4)
inconsistency of law enforcement, and 5) inconsistency of supervision and coaching. Therefore, it is
necessary to rearrange and harmonize the regulated sectoral and regional laws under the legal
umbrella of the Omnibus Law because it avoids the inconsistency between sectors in the regional and
central administrations. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Hukum Universitas Diponegoro | en_US |
dc.subject | : Inkonsistensi Peraturan; Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Otonomi Daerah. | en_US |
dc.subject | Regulatory Inconsistency; Regional Government Administration; Regional autonomy. | en_US |
dc.title | Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia | en_US |
dc.type | Article | en_US |